HOT NEWS
Kamis, 15 Agustus 2013 16:57   
Jaksa Giring Kasus Rahudman ke Tingkat Kasasi

Tidak Terima Putusan Hakim Tipikor

MEDAN - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mdan yang memutuskan bebas murni kepada Rahudman Harahap, walikota Medan non aktif. JPU menyatakan akan mengajukan kasasi atas kasus tersebut.

 

Hal itu disampaikan Polim SH, tim penuntut umum menanggapi vonis bebas murni oleh majelis hakim Tipikor terhadap mantan Sekda Pemkab Tapanuli Selatan tersebut. "Kita akan mengajukan kasasi atas putusan itu," katanya kepada wartawan.

Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Sugianto SH menjatuhkan vonis bebas terhadap Rahudman Harahap dalam kasus perkara dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 dengan kerugian negara Rp 2 miliar. Majelis hakim berpendapat tidak menemukan adanya kerugian negara dalam penyaluran dana TPAPD Pemkab Tapanuli Selatan, sewaktu Rahudman Harahap menjabat menjadi Sekda Pemkab Tapanuli Selatan tahun 2005.

Sejumlah pengunjung sidang juga banyak yang merasa kaget atas putusan bebas murni terhadap Rahudman. Vonis tersebut dinilai tidak menunjukkan keadilan dan sangat jauh dari tuntutan JPU yakni empat tahun penjara. Selain menunut terdakwa ditahan juga pidana tambahan membayar denda dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 480.895.500. "Itulah lemahnya hukum di negara ini. Sebelumnya juga sudah kita prediksi bahwa hakim akan memberi vonis bebas," ujar Tunggul Sipahutar, pengunjung sidang.

Sebelumnya JPU meminta majelis hakim menyatakan Rahudman bersalah dan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan primer. Dalam kasus yang sama, Amrin Tambunan, mantan Bendahara pemegang kas Setdakab Tapsel, telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dalam persidangan, Amrin mengakui perbuatan melanggar hukum itu dilakukan atas perintah Rahudman.

Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan mencairkan dana TPAPD pada 6 Januari 2005 dan 4 Mei 2005. Namun, dana itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya sehingga negara dirugikan sebesar Rp 2,071 miliar.

Benny Harahap, tim kuasa hukum Rahudman Harahap, sangat memberikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Selanjutnya kata Benny, menyangkut status non aktif kliennya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. (Apul Sitanggang)

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.