Jakarta, PAB-Online
DPRD DKI Jakarta akan panggil  kembali pihak- pihak terkait pembangunan pemukiman elit Pantai Indah Kapuk (PIK). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui kebenaran ihwal dugaan pengembang yang telah mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PIK ke Panin Bank senilai Rp 800 miliar.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan, SH, pengembang tak boleh mengaggunkan asset DKI Jakarta dan lahan yang sedang bermasalah. “Bila hal itu dilakukan pengembang maka perbuatan tersebut melanggar hukum,” jelas Matnoor Tindoan ketika di wawancarai wartawan Jumat, (23/09) lalu.

Rencana pemanggilan tersebut jelas Matnoor akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Selain untuk mendengarkan perkembangan penyelesaikan soal kontraversi kepemilikan lahan PIK juga berita soal HGB yang diagunkan PT MP ke Bank Panin yang diduga macet.

Apalagi katanya HGB yang diagunkan tersebut merupakan asset Pemda DKI Jakarta yang seharusnya tak boleh diagunkan.  Ditanya soal perkembangan usulan Pansus yang diusulkan Fraksi Partai PPP, Matnoor Tindoan mengatakan partainya sebenarnya sudah berusaha mengajukan usulan Pansus kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Namun, Pansus PIK tersebut harus disetujui seluruh Fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta.”Pengajuan Pansus itu, tak bisa disetujuii satu fraksi saja, harus juga disetujui fraksi lain di DPRD DKI Jakarta,” jelasnya. 

Sebenarnya kata Matnoor, persoalan PIK ini masih masuk dalam agenda fraksi PPP dan komisi D DPRD DKI Jakarta. Sembari mencari data-data penguat, pihaknya juga terus berupaya mencari penyelesaikan sengketa lahan PIK ini. “Sekarang kan’  ada masukkan-masukan baru, mudah-mudahan data-data baru tersebut bisa menjadi titik terang penyelesaian persoalan ini,” kata Matnoor Tendoan.

Lebih lanjut jelas Matnoor berkaitan dengan penemuan data-data baru menyangkut persoalan ini, Pemvrop DKI Jakarta tak boleh diam. Gubernur DKI Jakarta harus melihat kembali apakah asset yang diagunkan pengembang tersebut merupakan asset Pemda DKI Jakarta.

Jika asset tersebut milik Pemda DKI Jakarta, maka jelas Matnoor, pemerintah harus turun tangan. Gubernur DKI Jakarta, katanya tak boleh diam menyangkut segala sesuatu yang bisa merugikan Pemda DKI Jakarta.

Apalagi, asset yang diagunkan PT MP yang kemudian macet ini diduga jumlahnya cukup besar. Matnoor juga mempertanyakan keuntungan Pemda DKI Jakarta atas kerjasama  dengan pengembang selama ini.

Berapa pemasukan PAD atas kerjasama tersebut. Jika pemasukan dan kerugian tak seimbang lebih baik Pemvrop DKI Jakarta meninjau kembali kerjasama tersebut. Matnoor juga mendesak, gubernur DKI Jakarta mendorong pengembang untuk membayar ganti rugi terhadap pengarap yang selama ini belum diselesaikan pengembang.

Sehingga, apa yang menjadi tanggung jawab pengembang dikemudian hari, tak menjadi beban Pemda DKI Jakarta. “ Gubernur DKI Jakarta tak boleh diam dan harus membantu menyelesaikan persoalan ini,”  tandas Ketua DPC PPP, Jakarta Timur tersebut. (zul) .