HOT NEWS
Liputan Khusus
Jumat, 27 September 2013 21:11   
Radja Tjelak Akui Kerugian Negara Sudah Dikembalikan

  • Kasus Dugaan Korupsi APBD Anambas 2009

TANJUNGPINANG - Perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009 terungkap. Kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp173 miliar tersebut sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri bahkan kerugian negara sudah dikembalikan ke kas daerah.

Selanjutnya...
 
Selasa, 21 Mei 2013 11:30   
Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi APBD Anambas Lambat

Foto utk Berita Kasus Korupsi Anambas.jpg

ANAMBAS - Kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009 terus menggelinding. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan data audit BPK RI selengkapnya, datang ke Biro Humas BPK di Jakarta.

Hal itu disampaikan Bahrullah Akbar, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada acara Sosialisasi Pemeriksaan BPK untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Kantor Bupati Karimun, Tanjung Balai Karimun beberapa hari lalu. Dikatakan, telah menjadi komitmen BPK untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat. "Yang jelas, hasil audit terhadap keuangan lembaga pemerintah maupun badan usaha milik negara terbuka diakses seluas-luasnya oleh publik. Jika ada pihak yang menginginkan, silakan datang ke BPK. Syaratnya mudah, hanya menunjukkan identitas resmi," katanya.

Ia menyebutkan, bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tidak bisa datang langsung ke BPK, bisa melalui surat untuk mendapatkan informasi tentang hasil audit terhadap keuangan lembaga tertentu," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan masyarakat berhak tahu penggunaan uang negara sekecil-kecilnya. Karenanya, ia berharap masyarakat, termasuk di Kabupaten Anambas lebih kritis dan peduli terhadap penggunaan keuangan negara oleh pejabat pemerintah.

Firman Alamsyah SH, pemerhati penggunaan anggaran negara yang hadir dalam acara, merasa heran melihat lambannya penegak hukum di Provinsi Kepri untuk mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009 yang diperkirakan mencapai angka Rp173 miliar tersebut. Ia berjanji akan menanyakan tindak lanjut penanganannya kepada KPK di Jakarta.
Dikatakan, ada kesan selama ini, pejabat daerah merasa 'outsider' (tidak terjangkau, red) dari KPK sehingga keranjingan menyelewengkan uang negara. Alasannya, pengalaman membuktikan kalaupun ada pejabat daerah yang dijerat KPK, biasanya karena adanya unsur politik. "Artinya, karena ada persaingan politik dan jabatan sehingga pihak lawan berupaya melaporkan kasus itu ke KPK dengan data selengkap-lengkapnya. Jadi KPK tidak perlu lagi bersusah payah menanganinya," katanya.

Karenanya, ia juga mengajak masyarakat Kepri, khususnya dari Kabupaten Anambas, melakukan apa yang disarankan oleh BPK dalam forum itu, yakni meminta data lengkap terhadap hasil audit yang dilakukan. "Saya juga akan minta data audit lengkap ke KPK dan menggiring kasus ini hingga tuntas baik ke KPK maupun Jaksa Agung," demikian dikatan.

Firman mengaku selalu mengikuti berita PAB Indonesia terkait kasus itu. Dikatakan, sebenarnya kasus itu sudah sangat sederhana. Tinggal menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Ia melihat penggunaan dana Parpol tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta). Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, waktunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk.

Ia juga menyinggung penggunaan dana bansos khususnya menyangkut rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Ini harus ditelusuri hingga ke masyarakat karena jangan-jangan banyak yang fiktif," sebutnya.

Sudarmadi, Sekretaris Jenderal Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai dan Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya bicara tanpa tindakan dalam mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009. Untuk membuktikan janji Kajari Ranai Josia Koni SH, MH, kasus tersebut akan ditelusuri hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Disebutkan, selama ini tidak sedikit aparat hukum di daerah dengan mudahnya berjanji akan menuntaskan suatu kasus, nyatanya tidak disertai tindakan. Menurut Sudharmadi, LAPAN telah mengantongi beberapa dokumen terkait kasus itu. Nantinya, dokumen itu akan diserahkan ke pihak Kejagung dan KPK. "Intinya, kasus ini harus dituntaskan. Tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk menghentikan pengusutan kasus ini. LAPAN siap bekerja sama dengan rekan-rekan dari LSM lain seperti ICW," tuturnya.

Disebutkan, tanpa bermaksud mendahului vonis hakim, sejak kasus itu mencuat ke permukaan, masyarakat bertanya-tanya tentang benar tidaknya. Tentunya kata dia, hakim harus memberi kepastian apakah Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin, terlibat atau tidak. "Agar masyarakat tidak bertanya-tanya, kejaksaan harus menggiring kasus itu ke pengadilan selanjutnya hakim memutuskan salah tidaknya Mukhtaruddin. Jadi, kalau tanpa diusut kasusnya sudah dihentikan, yang dirugikan justru Mukhtaruddin sendiri karena sudah sempat muncul berbagai opini di masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak yang dikonfirmasi via telepon mengaku hasil audit BPK-RI terkait penggunaan APBD tahun 2009 tersebut sudah dibenahi. Pihaknya yakin, tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran daerah tersebut.

Sebelumnya, Kajari Ranai Josia Koni cepat tanggap terhadap kasus tersebut. Ia langsung memerintahkan Kasi Intel Bendri SH untuk mengusut kasus tersebut. Keseriusan Josia untuk mengusut kasus yang diduga kuat melibatkan Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas itu, disampaikan menyikapi pemberitaan PAB Indonesia dalam tiga edisi terakhir. "Ini kasus besar. Kita jangan sampai didahului KPK untuk mengusutnya," kata Josia kepada Bendri, yang langsung manggut-manggut tanda loyal.

Pria yang pernah mengecap pendidikan di Tanjungbalai Karimun itu menegaskan, sebagai pejabat baru di Natuna-Anambas, dirinya bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus berbau korupsi di wilayah hukumnya, tanpa pandang bulu. Apalagi terhadap kasus dugaan korupsi APBD Anambas, yang sudah sampai ke Jakarta, ia bertekad tidak akan kalah cepat KPK. "Pokoknya kitalangsung bekerja," ujar putra mantan Kajari Karimun itu.

Kegigihan Josia dalam menuntaskan sebuah kasus tidak perlu diragukan lagi. Namanya kian berkibar ketika menjadi jaksa penuntut umum (JPU) kasus Irjen Susno Duaji. Pengalamannya serta latar belakang di bagian intel, membuat Josia menanamkan prinsif tugas, 'menangani perkara harus selesai sampai tuntas'.
Sebelumnya, Sugeng, Staf Bagian Pengaduan KPK berjanji secepatnya untuk mengusut kasus tersebut. Paling tidak kata Sugeng, bukti audit BPK-RI sudah dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk menelusuri kasus tersebut. Sugeng menegaskan akan turun secepatnya ke Anambas.

Di tengah masyarakat Kabupaten Anambas juga, kasus itu menjadi topik pembicaraan hangat. Masyarakat meminta penegak hukum baik jaksa maupun KPK serius menuntaskan kasus itu. "APBD itu merupakan uang rakyat. Tidak bisa digunakan semaunya. Makanya kita minta kasus itu dituntaskan," ujar Arifin, warga Jemaja.

Menurutnya, dana sebesar Rp173 miliar, yang sesuai audit BPK RI bermasalah, sudah sangat besar. Jika dialokasikan untuk peningkatan pendidikan, dana tersebut sudah bisa membangun 17 sekolah di Anambas. "Selama ini kwalitas pendidikan di Anambas masih juru kunci, padahal ada dana ratusan miliar belum jelas," katanya.

Thomas Alfa Edison, Ketua Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki) juga mendesak agar kasus itu dituntaskan. Dikatakan, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap membentuk koalisi untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Tengku Mukhtaruddin terkait dugaan kasus korupsi penggunaan APBD tahun 2009. Ditengarai sekitar Rp173 miliar dana dari total Rp374,8 milar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Disebutkan, selama ini pihaknya tengah mempelajari kasus dugaan korupsi di Pemkab Anambas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Azwir Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia GMPI) Kepri mempertanyakan kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Kepulauan Anambas (KKA). Dijelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan. (Tim)

 
Senin, 15 April 2013 10:11   
Jaksa dan KPK Jangan Hanya Bicara

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai dan Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya bicara tanpa tindakan dalam mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009. Untuk membuktikan janji Kajari Ranai Josia Koni SH, MH, kasus tersebut akan ditelusuri hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penegasan itu dilontarkan oleh Sudarmadi, Sekretaris Jenderal Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN). Disebutkan, selama ini tidak sedikit aparat hukum di daerah dengan mudahnya berjanji akan menuntaskan suatu kasus, nyatanya tidak disertai tindakan. "Makanya kita akan catat dan ingat pernyataan Kajari Ranai itu. Agar hasilnya lebih pasti, kita akan berkoordinasi dengan Kejagung," katanya saat ditemui di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Sudharmadi, LAPAN telah mengantongi beberapa dokumen terkait kasus itu. Nantinya, dokumen itu akan diserahkan ke pihak Kejagung dan KPK. "Intinya, kasus ini harus dituntaskan. Tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk menghentikan pengusutan kasus ini. LAPAN siap bekerja sama dengan rekan-rekan dari LSM lain seperti ICW," tuturnya.

Disebutkan, tanpa bermaksud mendahului vonis hakim, sejak kasus itu mencuat ke permukaan, masyarakat bertanya-tanya tentang benar tidaknya. Tentunya kata dia, hakim harus memberi kepastian apakah Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin, terlibat atau tidak. "Agar masyarakat tidak bertanya-tanya, kejaksaan harus menggiring kasus itu ke pengadilan selanjutnya hakim memutuskan salah tidaknya Mukhtaruddin. Jadi, kalau tanpa diusut kasusnya sudah dihentikan, yang dirugikan justru Mukhtaruddin sendiri karena sudah sempat muncul berbagai opini di masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak yang dikonfirmasi via telepon mengaku hasil audit BPK-RI terkait penggunaan APBD tahun 2009 tersebut sudah dibenahi. Pihaknya yakin, tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran daerah tersebut.

Sebelumnya, Kajari Ranai Josia Koni cepat tanggap terhadap kasus tersebut. Ia langsung memerintahkan Kasi Intel Bendri SH untuk mengusut kasus tersebut. Keseriusan Josia untuk mengusut kasus yang diduga kuat melibatkan Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas itu, disampaikan menyikapi pemberitaan PAB Indonesia dalam tiga edisi terakhir. "Ini kasus besar. Kita jangan sampai didahului KPK untuk mengusutnya," kata Josia kepada Bendri, yang langsung manggut-manggut tanda loyal.

Pria yang pernah mengecap pendidikan di Tanjungbalai Karimun itu menegaskan, sebagai pejabat baru di Natuna-Anambas, dirinya bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus berbau korupsi di wilayah hukumnya, tanpa pandang bulu. Apalagi terhadap kasus dugaan korupsi APBD Anambas, yang sudah sampai ke Jakarta, ia bertekad tidak akan kalah cepat KPK. "Pokoknya kitalangsung bekerja," ujar putra mantan Kajari Karimun itu.

Kegigihan Josia dalam menuntaskan sebuah kasus tidak perlu diragukan lagi. Namanya kian berkibar ketika menjadi jaksa penuntut umum (JPU) kasus Irjen Susno Duaji. Pengalamannya serta latar belakang di bagian intel, membuat Josia menanamkan prinsif tugas, 'menangani perkara harus selesai sampai tuntas'.
Sebelumnya, Sugeng, Staf Bagian Pengaduan KPK berjanji secepatnya untuk mengusut kasus tersebut. Paling tidak kata Sugeng, bukti audit BPK-RI sudah dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk menelusuri kasus tersebut. Sugeng menegaskan akan turun secepatnya ke Anambas.

Di tengah masyarakat Kabupaten Anambas juga, kasus itu menjadi topik pembicaraan hangat. Masyarakat meminta penegak hukum baik jaksa maupun KPK serius menuntaskan kasus itu. "APBD itu merupakan uang rakyat. Tidak bisa digunakan semaunya. Makanya kita minta kasus itu dituntaskan," ujar Arifin, warga Jemaja.

Menurutnya, dana sebesar Rp173 miliar, yang sesuai audit BPK RI bermasalah, sudah sangat besar. Jika dialokasikan untuk peningkatan pendidikan, dana tersebut sudah bisa membangun 17 sekolah di Anambas. "Selama ini kwalitas pendidikan di Anambas masih juru kunci, padahal ada dana ratusan miliar belum jelas," katanya.
Thomas Alfa Edison, Ketua Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki) juga mendesak agar kasus itu dituntaskan. Dikatakan, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap membentuk koalisi untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Tengku Mukhtaruddin terkait dugaan kasus korupsi penggunaan APBD tahun 2009. Ditengarai sekitar Rp173 miliar dana dari total Rp374,8 milar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Disebutkan, selama ini pihaknya tengah mempelajari kasus dugaan korupsi di Pemkab Anambas. "Kita sedang mengumpulkan data pendukung, termasuk audit BPK-RI tahun 2010," katanya.

Menurut Thomas, dalam waktu dekat pihaknya akan sonding ke KPK mempertanyakan laporan yang sebelumnya telah dibuat Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI). "Kita lihat hingga akhir Februari, jika KPK belum turun ke Anambas, baru kita langsung action," ucap pria yang menguasai tiga bahasa internasional itu.

Thomas menegaskan, pemeriksaan terhadap Tengku Mukhtaruddin sebagai bupati Anambas, sudah mendesak dilakukan. Alasannya, menyikapi rencana Mukhtaruddin untuk maju dalam Pilgub Riau, maka kasus-kasus yang ditinggalkan di Anambas harus lebih dulu dituntaskan. "Artinya, jangan sampai setelah jadi gubernur di Riau, baru kasus-kasus di Anambas diusut. Imbasnya nanti akan semakin meluas," katanya.

Menyinggung langkah yang akan diambil untuk mengawal kasus itu, menurut Thomas tergantung perkembangan dari KPK. Jika KPK langsung menanggapi dengan memeriksa Mukhtaruddin, pihaknya siap-siap membantu dalam penyesiaan data. "Jika ternyata KPK bertindak lambat, kita bentuk koalisi LSM untuk mendobrak KPK. Karena orang-orang di KPK itu juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan, jadi perlu tekanan dari kita," sebutnya.

Menyinggung apakah pihaknya juga melaporkan kasus tersebut dalam pertemuan dengan anggota Kompolnas, Thomas mengatakan tidak. Alasannya, kasus di Anambas mengarah kasus korupsi sehingga hanya cocok ditangani KPK. "Paling yang kita laporkan beberapa kasus yang mandeg di kepolisian," bebernya. 

Sebelumnya, Azwir, Koordinator GMPI Provinsi Kepri, kepada PAB Indonesia menyebutkan bahwa KPK telah berjanji segera turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) untuk mendalami kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sekitar Rp173 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, kehadiran Azwir dan rekan ke Rasuna Said untuk menemui pimpinan KPK terkait laporan GMPI menyangkut kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Kepulauan Anambas (KKA). Dijelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan.

Azwir didampingi pengurus GMPI lainnya sebelumnya mengaku heran dengan lambannya gerakan KPK menyiasati kasus tersebut. Padahal kata dia, dalam audit BPK serta data tambahan yang diserahkan pihaknya, cukup jelas aliran dana, penggunaannya serta penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. “Sebagai pengurus GMPI dan putra daerah KKA, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya tegas.

Ia menguraikan, dari sekian poin yang menjadi catatan BPK, pihaknya juga telah menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Untuk dana Parpol, GMPI menilai penggunaannya tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta). Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, waktunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk.

Menyangkut penggunaan dana bansos juga menjadi catatan khusus GMPI. Salah satu penggunaan dana tersebut yakni untuk rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Kita telah telusuri ke masyarakat, nyatanya banyak yang fiktif,” bebernya.(Tim)

Selengkapnya dapat dibaca pada E-paper Edisi 75/Minggu II April 2013

 
Jumat, 15 Maret 2013 12:08   
Jaksa - KPK Adu Cepat Periksa Bupati Anambas

BATAM - Mencuatnya kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009 mendapat sambutan Kajari Ranai Josia Koni SH, MH. Josia yang menjadi Kajari untuk dua kabupaten yakni Natuna dan Anambas itu langsung memerintahkan Kasi Intel Bendri SH untuk mengusut kasus tersebut.

Keseriusan Josia untuk mengusut kasus yang diduga kuat melibatkan Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas itu, disampaikan menyikapi pemberitaan PAB Indonesia dalam tiga edisi terakhir. “Ini kasus besar. Kita jangan sampai didahului KPK untuk mengusutnya,” kata Josia kepada Bendri, yang langsung manggut-manggut tanda loyal.

Pria yang pernah mengecap pendidikan di Tanjungbalai Karimun itu menegaskan, sebagai pejabat baru di Natuna-Anambas, dirinya bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus berbau korupsi di wilayah hukumnya, tanpa pandang bulu. Apalagi terhadap kasus dugaan korupsi APBD Anambas, yang sudah sampai ke Jakarta, ia bertekad tidak akan kalah cepat KPK. “Pokoknya kitalangsung bekerja,” ujar putra mantan Kajari Karimun itu.

Kegigihan Josia dalam menuntaskan sebuah kasus tidak perlu diragukan lagi. Namanya kian berkibar ketika menjadi jaksa penuntut umum (JPU) kasus Irjen Susno Duaji. Pengalamannya serta latar belakang di bagian intel, membuat Josia menanamkan prinsif tugas, ‘menangani perkara harus selesai sampai tuntas’.
Sebelumnya, Sugeng, Staf Bagian Pengaduan KPK berjanji secepatnya untuk mengusut kasus tersebut. Paling tidak kata Sugeng, bukti audit BPK-RI sudah dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk menelusuri kasus tersebut. Sugeng menegaskan akan turun secepatnya ke Anambas.

Di tengah masyarakat Kabupaten Anambas juga, kasus itu menjadi topik pembicaraan hangat. Masyarakat meminta penegak hukum baik jaksa maupun KPK serius menuntaskan kasus itu. “APBD itu merupakan uang rakyat. Tidak bisa digunakan semaunya. Makanya kita minta kasus itu dituntaskan,” ujar Arifin, warga Jemaja.

Menurutnya, dana sebesar Rp173 miliar, yang sesuai audit BPK RI bermasalah, sudah sangat besar. Jika dialokasikan untuk peningkatan pendidikan, dana tersebut sudah bisa membangun 17 sekolah di Anambas. “Selama ini kwalitas pendidikan di Anambas masih juru kunci, padahal ada dana ratusan miliar belum jelas,” katanya.

Thomas Alfa Edison, Ketua Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki) juga mendesak agar kasus itu dituntaskan. Dikatakan, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap membentuk koalisi untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Tengku Mukhtaruddin terkait dugaan kasus korupsi penggunaan APBD tahun 2009. Ditengarai sekitar Rp173 miliar dana dari total Rp374,8 milar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Disebutkan, selama ini pihaknya tengah mempelajari kasus dugaan korupsi di Pemkab Anambas. “Kita sedang mengumpulkan data pendukung, termasuk audit BPK-RI tahun 2010,” katanya.

Menurut Thomas, dalam waktu dekat pihaknya akan sonding ke KPK mempertanyakan laporan yang sebelumnya telah dibuat Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI). “Kita lihat hingga akhir Februari, jika KPK belum turun ke Anambas, baru kita langsung action,” ucap pria yang menguasai tiga bahasa internasional itu.

Thomas menegaskan, pemeriksaan terhadap Tengku Mukhtaruddin sebagai bupati Anambas, sudah mendesak dilakukan. Alasannya, menyikapi rencana Mukhtaruddin untuk maju dalam Pilgub Riau, maka kasus-kasus yang ditinggalkan di Anambas harus lebih dulu dituntaskan. “Artinya, jangan sampai setelah jadi gubernur di Riau, baru kasus-kasus di Anambas diusut. Imbasnya nanti akan semakin meluas,” katanya.

Menyinggung langkah yang akan diambil untuk mengawal kasus itu, menurut Thomas tergantung perkembangan dari KPK. Jika KPK langsung menanggapi dengan memeriksa Mukhtaruddin, pihaknya siap-siap membantu dalam penyesiaan data. “Jika ternyata KPK bertindak lambat, kita bentuk koalisi LSM untuk mendobrak KPK. Karena orang-orang di KPK itu juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan, jadi perlu tekanan dari kita,” sebutnya.

Menyinggung apakah pihaknya juga melaporkan kasus tersebut dalam pertemuan dengan anggota Kompolnas, Thomas mengatakan tidak. Alasannya, kasus di Anambas mengarah kasus korupsi sehingga hanya cocok ditangani KPK. “Paling yang kita laporkan beberapa kasus yang mandeg di kepolisian,” bebernya. 

Sebelumnya, Azwir, Koordinator GMPI Provinsi Kepri, kepada PAB Indonesia menyebutkan bahwa KPK telah berjanji segera turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) untuk mendalami kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sekitar Rp173 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, kehadiran Azwir dan rekan ke Rasuna Said untuk menemui pimpinan KPK terkait laporan GMPI menyangkut kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Kepulauan Anambas (KKA). Dijelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan.

Azwir didampingi pengurus GMPI lainnya sebelumnya mengaku heran dengan lambannya gerakan KPK menyiasati kasus tersebut. Padahal kata dia, dalam audit BPK serta data tambahan yang diserahkan pihaknya, cukup jelas aliran dana, penggunaannya serta penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. “Sebagai pengurus GMPI dan putra daerah KKA, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya tegas.

Ia menguraikan, dari sekian poin yang menjadi catatan BPK, pihaknya juga telah menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Untuk dana Parpol, GMPI menilai penggunaannya tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta). Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, waktunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk.

Menyangkut penggunaan dana bansos juga menjadi catatan khusus GMPI. Salah satu penggunaan dana tersebut yakni untuk rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Kita telah telusuri ke masyarakat, nyatanya banyak yang fiktif,” bebernya.

Sayangnya Pemkab Kepulauan Anambas belum bersedia memberi keterangan terkait kasus tersebut. Kendati sudah dikonfirmasi via pesan singkat (sms) kepada Bupati KKA Tengku Mukhtaruddin, tidak ada tanggapan. (tim)

Selengkapnya dapat dibaca pada E-paper Edisi 74/Minggu II Maret 2013

 
Jumat, 22 Februari 2013 12:30   
BP Kawasan Batam Jangan Asal Bicara

BATAM - Otorita Batam (OB)/Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam diminta tidak asal bicara dengan mengeluarkan pernyataan (ancaman) tanpa didukung bukti. Kewenangan instansi yang diketuai Ir Mustofa Widjaya itu sendiri belum jelas terkait alokasi lahan pasca ganti baju menjadi BP Kawasan Batam.

Pernyataan tersebut disampaikan Khoiruddin SH, Direktur Hukum dan Perundang-undangan Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN). Menurutnya, sejak Otorita Batam berganti baju menjadi BP Kawasan Batam, maka kewenangan instansi itu di bidang lahan menjadi abu-abu. Alasannya, sesuai Keppres No 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam dan Keppres No 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam serta SK Mendagri No 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam bahwa yang instansi yang diberi hak mengelola serta mengembangkan Pulau Batam adalah Otorita Batam (OB), bukan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam. "Jadi kalau BP Kawasan Batam selama ini menangani lahan di Batam, tidak jelas apa dasar hukumnya," kata dia.

Lebih jauh Khoiruddin menyebutkan, jika BP Kawasan masih berhak menangani lahan di Batam, sepatutnya tidak hanya mengeluarkan statemen (pernyataan) tanpa aksi. Dikatakan, dari dulu sehaj instansi itu masih bernama Otorita Batam, sudah seringa mengatakan akan menertibkan lahan yang tidak sesuai peruntukan. "Nyatanya apa, di Batam masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan," katanya.

Ia mencontohkan gedunga BCS Mall di Baloi, Kecamatan Lubuk Baja. Dikatakan, sejak awal masyarakat sudah tahu bahwa lahan itu merupakan aset yayasan peruntukan sosial. Anehnya kata dia, saat ini sudah berdiri mal megah. "Apa BP Kawasan Batam berani meruntuhkan BCS Mall itu? Jadi jangan hanya berani cuap-cuaplah," kata dia.

Pernyataan Khoiruddin menyusul rencana BP Kawasan Batam mencabut izin alokasi lahan yang dibangun tak sesuai peruntukan. BP Batam telah mengingatkan para pemilik lahan, baik perseorangan maupun badan usaha agar mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Sub Direktorat Humas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka Hartawan kepada wartawan juga mengakui ada beberapa pengusaha nakal merubah peruntukan lahan yang telah diberikan. "Tetapi sampai saat ini belum ada alokasi lahan yang dicabut, karena sebelum proses pencabutan diberlakukan, pemilik lahan telah ditegur melalui surat peringatan," katanya.
Ia juga mengatakan, mengubah peruntukan, sama artinya mengubah masterplant atau mengubah RTRW.  Makanya, jangan sampai itu terjadi. Sebab, jika itu terjadi maka BP akan dibongkar bangunan tersebut. Tapi sebelum dilakukan pembongkaran, BP Batam biasanya memanggil pemilik lahan dan memberikan pemahaman. Ia mencontohkan, lahan yang tadi diajukan untuk indsutri, setelah dialokasikan berubah menjadi untuk perumahan. Atau sebaliknya, lahan yang dialokasikan untuk perumahan, diubah peruntukan untuk jasa. (tim)

Selengkapnya dapat dibaca pada E-paper Edisi 73/Minggu IV Februari 2013

 
Jumat, 18 Januari 2013 15:52   
Derita Penumpang ‘Nonseat’ di Kapal Kelud

MEDAN - Kucuran keringat telah membasahi baju Meki (41). Dengan tas di kepala dan dua anaknya yang masih kecil, ibu setengah baya itu berupaya mengeluarkan tiga tiket dari dompet lalu menunjukkannya kepada petugas berpakaian dinas warna biru.

Begitu tiket dikembalikan petugas, Meki menapaki anak tangga kapal Kelud, milik PT Pelni yang sandar di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Selasa (8/1/2013) lalu. Dengan kaki gemetar, Meki berusaha sekuat tenaga menaiki tangga dalam suasana berdesak-desakan dengan penumpang lain.

Saat kakinya berada di kapal, yakni dek 4, wanita asal Siborong-borong itu tampak berhenti sejenak hendak menghela nafas sembari mengawasi kedua anaknya. Baru saja ia berhenti, petugas di kapal sudah memintanya agar berjalan karena menghalangi penumpang lain. Dari wajahnya sangat terpancar kebingungan serta keletihan. Seorang petugas menanyakan dirinya di dek berapa. Begitu mulutnya menyebutkan ‘nonseat’, petugas langsung menyuruhnya mencari tempat sendiri.
Dengan tetap menggiring kedua anaknya dan beban di kepala, Meki terus menelusuri lorong-lorong kapal. Dari dek ke dek, namun ia tidak menemukan tempat yang layak. Ia sengaja tiba lebih pagi di Belawan dengan harapan bisa mendapatkan tempat yang agak bagus di kapal. Nyatanya, begitu tiba di kapal, ia merasa heran karena setiap sisi di lorong dan dek kapal telah bertuan. Alangkah herannya Meki karena penumpang di kapal masih sepi, namun lorong-lorong sudah bertuan. Tandanya, di sepanjang lorong strategis, telah terbentang tikar, karton atau kertas koran sebagai alas untuk tidur.

Dalam kebingungan dan keletihan, Meki berdiri terpaku. Herannya, hingga setengah jam berlalu, lapak-lapak tadi belum juga berpenghuni. Alangkah kagetnya ia setelah melihat Sondang (40) kenalannya, dibawa seorang pria ke salah satu lapak di dekatnya. Ia merasa heran karena Sondang bisa mendapatkan tempat itu, sementara dirinya lebih dulu sampai. Barulah ia tahu bahwa Sondang ditawari lapak itu oleh seorang pria yang mengaku pekerja kapal setelah memberi uang Rp20 ribu. Meki hendak protes kepada petugas kapal, tetapi tetap saja tak memberi keringanan baginya. Petugas hanya mengatakan, pihaknya tidak mengurus tempat kepada penumpang ‘nonseat’. Jadi diminta mencari tempat sendiri.

Dari pantauan PAB Indonesia, yang sengaja menumpang KM Kelud, kapal milik PT Pelni itu tak ubahnya sebagai sarang semut bagi ribuan penumpang. Setiap jengkal di lorong-lorong terisi oleh penumpang dan barang. Bahkan hingga di lantai 7 dan 8 penuh dengan penumpang. Penumpang pun tidak lagi memikirkan bahaya dengan memasuki area rawan seperti di bawah sekoci dan pinggiran kapal yang tidak berpagar.

Diana (23), penumpang tujuan Batam, terpaksa rela tidur di kerangkeng besi bawah tangga. Ia mengaku merogoh kantong Rp30 ribu kepada seorang pria yang mengaku sebagai ABK agar diizinkan menempati kerangkeng itu bersama Rusli, temannya. “Bagaimana lagilah Mas, dari pada tidak punya tempat istirahat. Besok saya kerja malam jadi perlu istirahat,” kata Diana.

Lain lagi dengan pengakuan Rukmini (48). Ibu asal Pangkalan Berandan itu mengaku tidak kuat mencari tempat. Karena tidak ada pilihan, Rukmini pun terpaksa tinggal persis di depan toilet dek 3.

Ia tampak berbaring beralaskan kertas berukuran 1X1 meter. Kertas itu dibeli dari penjaja seharga Rp10 ribu. Rukmini mengaku sangat terganggu setiap ada orang masuk ke toilet. Selain bau amis yang menyengat, ia juga terpaksa menjaga serangan banjir dari toilet. “Mungkin, waktu penjajahan saja tidak sesulit ini. Sekarang, sudah puluhan tahun merdeka, masih menderita. Padahal, kita membayar harga yang sama dengan pemilik tiket ‘seat’ itu,” katanya sedih.

Rawan Praktik Korupsi

Banyak hal yang tidak wajar selama di atas KM Kelud. Termasuk soal matras (tilam) untuk penumpang ‘nonseat’. Dari mikrofon sudah jelas terdengar, bahwa tilam tidak disewakan. Nyatanya, sembari petugas mengumumkan, para oknum ABK sibuk menawarkan tilam dengan sewa Rp15 ribu.

Ada lagi kejadian aneh. Sembari kapal bergerak, para ABK berpakaian dinas sibuk menawarkan kamar kepada penumpang ‘nonseat’. Tidak tanggung-tanggung, setiap orang dimintai uang antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu agar bisa mendiami kelas. Hampir semua ruangan kru (ABK) yang disewakan kepada penumpang.

Praktik korupsi terlihat secara terang-terangan di KM Kelud. Kendati sudah ada peraturan bahwa penumpang yang tak memiliki tiket siap didenda, namun pada pelayaran penuh sesak itu, sebelum pemeriksaan, secara terang-terangan petugas mengumumkan agar penumpang yang belum memiliki tiket agar membeli di loket yang ditentukan. Ada juga permainan lain dimana oknum petugas meminta ongkos kepada penumpang lalu menulis nama-nama mereka di secarik kertas sembarangan. “Petugas itu hanya memberikan kertas ini. Katanya, kalau pemeriksaan tinggal tunjukkan ini. Benar juga, waktu pemeriksaan saya tunjukkan saja, petugas pun tidak mempermasalahkan,” ungkap Arjon (35).

Ronni (43), meminta Menteri Perhubungan agar membenahi KM Kelud. Menurutnya, selama ini tidak ada lagi kenyamanan penumpang di kapal milik BUMN itu. Dikatakan, selain praktik korupsi, di KM Kelud juga rawan dengan tindakan kriminal. Celakanya, ia menduga pelakunya justru oknum ABK sendiri. Dirinya sangat sulit membedakan antara ABK dengan penumpang tetap. Ia menjelaskan, penumpang tetap yakni orang-orang yang mencari nafkah di KM Kelud seperti pengasong, pemulung, porter bahkan calo.

Warga Bengkong, Kota Batam itu mengaku pernah ditawari tidak usah beli tiket. Caranya, dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum itu. Ketika pemeriksaan tiket, ia dibawa ke lantai VII. Begitu diperiksa, maka oknum itu memberikan sebagian uang itu kepada petugas sembari membisikkan sesuatu. “Waktu itu kami ada delapan orang. Hitung saja berapa keuntungan oknum itu,” bebernya.
Kendati banyak keluhan penumpang, tak seorang pun pihak KM Kelud yang bersedia memberi keterangan. “Kami hanya bertugas di laut, kalau soal itu tanya saja yang di darat,” ujar seorang petugas tanpa menjelaskan apa maksudnya. (astang)

Selengkapnya dapat dibaca pada E-paper Edisi 71/Minggu IV Januari 2013

 
Rabu, 05 Desember 2012 12:02   
Blue Bird: Yang Tersingkirkan dan Teraniaya

BATAM - Perjalanan panjang manajemen taksi Blue Bird untuk memanjakan penumpangnya di jalanan Kota Batam tampaknya belum berakhir. Setelah memberanikan diri beroperasi pada Rabu, (28/11/2012) lalu, perusahaan angkutan taksi terbesar di Indonesia itu malah mendapat perlakuan kriminal dari orang-orang yang diduga sebagai supir taksi di Kota Batam.

Tindakan kriminal dimulai hanya beberapa jam setelah taksi Blue Bird beroperasi. Sejumlah pria yang diduga kuat sebagai supir taksi telah menyandra tiga taksi Blue Bird. Para penyandera beralasan taksi si burung biru itu belum boleh beroperasi karena berdasarkan keputusan Muspida beberapa waktu lalu mereka dilarang beroperasi di Batam hingga satu tahun kedepan.
Tindakan lebih kasar terjadi esok harinya. Ayong Lisa (35), supir blue bird dianiaya sekelompok pria saat mengoperasikan armada nomor 009 BP 1409 FU. Ia dianiaya pengemudi taksi lain di depan Pasar Induk Jodoh, Kota Batam, Kamis (29/11/2012).

Akibat penganiayaan itu, Ayong mengalami luka karena dipukul menggunakan kunci roda kendaraan. Bukan hanya Ayong yang korban, kendaraannya juga mengalami kerusakan pada kaca depan, kaca samping, spion, kaca cendela belakang pecah.
Ayong mengisahkan, tiba-tiba mobilnya diberhentikan oleh sekelompok orang yang langsung melakukan pengeroyokan. Menyadari dirinya tidak ada kawan, Ayong terpaksa merelakan tubuhnya jadi sasaran amuk para pengeroyok. Ia mendapat perawatan dan beberapa jahitan di rumah sakit.

Atas peristiwa itu, Polresta Barelang telah menangkap lima orang yang diduga sebagai pelaku. Menariknya, penangkapan tersebut disikapi ratusan supir taksi beraksi di Mapolresta Barelang. Para supir tampak berupaya meminta agar kelima rekan mereka dibebaskan.
Usaha para supir taksi yang meminta kepolisian melepaskan rekannya berhasil. Pada Jumat, (30/11/2012) lima terperiksa dibebaskan kemudian disusul satu terperiksa lagi yang sebelumnya diduga telah melakukan penganiayaan terhadap sopir Blue Bird.

Sebelumnya belasan Taksi Blue Bird diamankan di Mapolresta. Kemudian Taksi Blue Bird dipindah ke poolnya yang hanya berjarak 200 meter dari Maporesta Barelang. USai Jumatan, para supir taksi dari berbagai koperasi taksi parkir di depan Mapolresta Barelang. Karena banyaknya taksi yang parkir, beberapa di antaranya terpaksa diparkir di jalan raya depan Mapolresta.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi tampak berjaga dibantu anggota Brimob bersenjatakan laras panjang.

Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau Rudy Chua mendesak kasus pengrusakan taksi dan pengeroyokam terhadap sopir Blue Bird oleh massa penentang harus diproses secara hukum. Ia berharap pihak kepolisian bisa memberikan rasa aman, kenyamanan dan terutama kepastian hukum berinvestasi.

Rudy menilai aparat keamanan telah gagal dalam menghadapi setiap ancaman unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di Batam. Menurutnya, jika polisi takut menghadapi ancaman unjuk rasa besar-besaran, maka akan berdampak panjang. "Setiap masalah yang tidak selesai pasti akan berbuntut panjang dengan aksi unjuk rasa, karena mereka tahu aparat keamanan tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Seperti diketahui, manajemen taksi Blue Bird telah dimenangkan PTUN Tanjungpinang pada Oktober 2012 melawan surat Kepala Dinas Perhubungan yang membatalkan izin Wali Kota Batam mengenai operasi armada taksi tersebut.

Kendati sudah menang di PTUN, taksi Blue Bird belum diizinkan beroperasi mengacu kepada hasil rapat FKPD Batam pada awal November 2012 yang memutuskan bahwa pengoperasian taksi Blue Bird harus ditunda satu tahun ke depan.

Ironinya, rapat FKPD Batam tersebut tidak menghadirkan manajemen Blue Bird sehingga berbekal putusan PTUN Tanjungpinang, manajemen Blue Bird berkeras mengoperasikan armadanya. (tim)


Pemko Batam 'Makan Nangka' Pemprov Kena 'Getahnya'

Ketidakkonsekuenan Walikota Batam terhadap izin operasional taksi Blue Bird membuat Pemprov Kepri kecipratan imbasnya. Lika-liku perjuangan taksi Blue Bird di Kota Batam Seperti kata pepatah, Pemko Batam yang makan nangka, Pemprov Kepri yang kena getahnya.

Fenomena itu terlihat dari kebijakan DPRD Provinsi untuk memanggil Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo, terkait tugasnya sebagai pemantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.

Pemanggilan Soerya, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Batam itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi kepada wartawan di Batam. Menurut Nur, tugas dan wewenang Wakil Gubernur telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terutama pasal 26. "Mengacu kepada ketentuan itu, DPRD akan menanyakan kisruh taksi dan kebijakan pemerintah kota yang terkesan mengabaikan putusan PTUN yang membolehkan operator taksi Blue Bird menjalankan usaha di Batam," kata Nur.

Wail rakyat dari Dapil Batam itu juga mempertanyakan kesepakatan antara Pemko Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membuat kesepakatan untuk menunda operasional Blue Bird. "Kita tahu, PTUN telah memuluskan taksi Blue Bird mencari penumpang di Batam. Jadi DPRD akan menanyakan sejauh mana Wagub menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Batam," ujarnya.

Ketua DPRD yang merangkap Ketua RW di Batam itu berpendapat bahwa penundaan operasional Blue Bird di Batam mencoreng citra Batam sebagai kawasan industri. Menurutnya, kasus tersebut menjadi cerminan tidak adanya kepastian hukum di Batam. "Kita khawatir kasus Blue Bird akan merembet ke bidang industri lain. Pemerintah mudah mencabut segala izin yang sudah didapatkan pengusaha. Artinya, investor akan meragukan keamanan dan kenyamanan invstasi di Kepri," sebutnya.

Lebih jauh Nur menyoroti sikap pemerintah kota yang terkesan plin-plan hingga membuat investor khawatir dan tidak percaya dengan pemerintahan yang ada. "Kalau begini, investor akan khawatir serta tidak percaya berinvestasi di Batam," demikian dikatakan.

Dari kubu yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau Rudy Chua menilai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) atau Muspida Kota Batam melawan putusan pengadilan yang telah mencabut pembatalan pengoperasian taksi Blue Bird. Menurutnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya FKPD menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan berinvestasi, bukan malah melarang operasi taksi itu hingga satu tahun mendatang. "Larangan tersebut sama dengan perbuatan melawan hukum, FKPD seharusnya menjaga kepastian hukum dalam hal ini putusan PTUN," sebutnya.

Menurut dia, jika FKPD Batam masih menjadikan masalah operasional Blue Bird berlarut-larut, para investor dan masyarakat umum tidak percaya lagi terhadap jaminan keamanan Kota Batam. Hal tersebut kata dia, menjadi preseden buruk bagi investasi di Batam khususnya dan Kepri pada umumnya.

Rudy menyebutkan karena kasus Blue Bird sudah berkekuatan hukum tetap, seharusnya aparat keamanan berada pada baris paling depan menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi. Apalagi kata dia, selama ini keluhan para wisatawan asing di Batam yakni kurangnya kenyamanan dan rasa aman jika menggunakan armada taksi. Ia memahami jika warga Batam sudah terbiasa dengan pelayanan taksi lama, namun tidak demikian dengan wisatawan asing.

Pertimbangan Situasi Kondisi yang Abaikan Hukum

Pembatalan izin operasional Taksi Blue Bird oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam berbuntut panjang. Jika sebelumnya para supir taksi lama di Batam hanya melakukan aksi mogok operasi, belakangan malah berubah jadi anarkis.
Kendati telah memakan korban di pihak Bku Bird, Walikota Batam Ahmad Dahlan tetap berkeras bahwa kebijakan yang diambilnya semata-mata mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Menyangkut aksi penganiayaan terhadap supir taksi Blue Bird, Dahlan berpendapat cukup membawa hikmah tersendiri. Dikatakan, dengan kejadian itu akan mendorong sopir taksi memperbaiki diri.

Dahlan menampik bahwa Pemko Batam dan muspida bertindak membatalkan keputusan PTUN terkait operasional taksi Blue Bird. Menurutnya, keputusan yang diambil bersama unsur muspida semata-mata mempertimbangkan situasi dan kondisi. "Pemda tidak pernah membatalkan keputusan PTUN. Kenapa? Karena pemda tidak dalam kapasitas itu," sebutnya kepada wartawan.

Ia mengakui jika pihaknya tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan PTUN. Pihaknya berharap pihak blue bird dapat mengindahkan keputusan yang diambil bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Menyinggung sikap Pemko Batam pasca terjadinya kerusuhan terhadap supir taksi Blue Bird, Dahlan menegaskan tidak akan berubah sikap. Pihaknya tetap akan melaksanakan keputusan hasil rapat Muspida, yakni menangguhkan operasional Blue Bird selama setahun ke depan, dengan alasan menjaga ketenteraman di Batam.

Dahlan menjelaskan, pihaknya tidak ada menghambat operasional Blue Bird di Batam. Dikatakan, Blue Bird tetap akan jalan hanya menyangkut waktu (timing). "Yah sabar-sabarlah. Dalam waktu setahun, kalau taksi-taksi lokal sudah oke semua, Blue Bird jalan dengan ketentuan khusus melayani premium," sebutnya.

Ia menambahkan sejauh ini tim Pokja taksi yang dibentuk beberapa waktu laluterus melakukan pembahasan standar pertaksian di Batam. Tim sedang merumuskan sesuai standar pokja, mulai dari batasan tahun keluaran mobil, mahkota pada taksi, dan berbagai persyaratan lainnya.

Helmi Hemilton, Anggota Komisi I DPRD kota Batam kembali mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan FKPD. Ia menilai, dengan keputusan itu, pihak keamanan telah gagal melindungi hak hukum dari investor.

Sejatinya kata dia, jika pihak keamanan yakni Polresta Barelang tak mampu memberikan jaminan keamanan, maka lebih baik dicopot saja.

Djasarmen Purba, Anggota DPD RI Komite II, menyebutkan ke depan investor tidak bisa lagi mendapatkan jaminan keamanan di kota Batam. Pihaknya melihat keanehan dalam kasus itu permasalahan tersebut.

Pemko Korbankan Hak Masyarakat dan Wisatawan

Pemko Batam plus Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam telah mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang lebih baik dan nyaman. Dengan 'menjegal' pengoperasian taksi Blue Bird di Kota Batam, hak masyarakat ada yang terabaikan.

Pendapat tersebut disampaikan Ahmad Pratama (39), pemerhati hak konsumen di Kepri. Dikatakan, sesuai UU nomor 39 th 1999 tentang HAM, terdapat 10 hak manusia yang tertuang yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Terkait penundaan operasi taksi Blue Bird, menurut Ahmad setidaknya telah mengabaikan dua hak masyarakat yakni hak kebebesan pribadi serta hak atas rasa aman. Alasannya, dengan penundaan blue bird beroperasi, masyarakat telah terhambat untuk mendapatkan hak kebebesan pribadi dalam memilih transportasi lebih nyaman.

Hal kedua kata dia, hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Dikatakan, seharusnya dengan kehadiran Blue Bird, yang nota bene memiliki manajemen lebih baik, masyarakat akan mendapatkan keamanan yang lebih terjamin. "Sekarang apa yang terjadi, walaupun masyarakat termasuk investor dan wisatawan memiliki uang yang cukup, tidak bisa secara bebas memilih taksi yang lebih bagus. Apa Pemko Batam tidak menyadari itu," sebutnya.

Lebih jauh Ahmad berpendapat bahwa Pemko Batam telah mengotori sumur sendiri. Alasannya, di saat Dinas Pariwisata dituntut untuk meningkatkan PAD lewat kepariwisataan, malah fasilitas yang sangat mendukung dihambat.

Ia mengaku bingung menyikapi permasalahan blue bird di Batam. Ia sangat yakin bahwa Walikota Batam Ahmad Dahlan masih punya pemikiran cemerlang untuk menjamin pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor transportasi. "Saya penasaran saja. Apa kebijakan Pak Walikota itu murni dari hati nurani atau karena ada faktor lain," demikian dikatakan.

Selengkapnya dapat dibaca pada E-paper Edisi 70/Minggu II Desember 2012

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.